Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H. melantik Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan, Senin (28/9/2020) di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta.
Pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik ialah, Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. H.R.M. Zaini, S.H., M.H.I., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Drs. H.A. Muzakki, M.H.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
Dalam sambutannya, Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H., menyampaikan harapannya kepada keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Ketua MA juga menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing), dan mencuci tangan. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dihadiri juga oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Plt Sekretaris MA, para pejabat Eselon 1, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini.
Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MA) memperingati ulang tahun ke XVIII, bertempat di Balairung MA, Jumat (25/9/2020). Acara ini dirayakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Dharmayukti Karini merayakan ulang tahun secara virtual, sedangkan undangan yang hadir secara fisik terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19, acara ini digelar sederhana.
Mengangkat tema Dengan Semangat HUT Dharmayukti Karini XVIII Kita Wujudkan Pelaksanaan Program Kerja Melalui Media Elektronik, Norida Andi Samsan Nganro, S.E, selaku Ketua Panitia HUT menyampaikan, peringatan HUT Dharmayukti Karini ini merupakan program yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan.
“Rangkaian acara HUT ini diantaranya ada penyerahan bantuan dana beasiswa yang telah diselenggarakan pada 24 September 2020 dan ada penyerahan tali kasih. Sebanyak 418 orang mendapat beasiswa meliputi SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi”, ucap Ketua Panitia. Lebih lanjut Ketua Umum Dharmayukti Karini, Budi Utami Syarifuddin menghimbau kepada seluruh anggota Dharmayukti Karini tidak patah semangat dalam melaksanakan program kerja dengan memanfaatkan media elektronik. Melanjutkan program kerja yang sudah memasuki tahun kedua meliputi bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.
Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H yang sekaligus pelindung Dharmayukti Karini MA mengatakan bahwa usia 18 tahun, usia yang bagi seorang manusia merupakan usia remaja, dipenuhi kompleksitas permasalahan menuju kedewasaan. Pada usia ini dibutuhkan kematangan dari seluruh pengurus dalam berpikir dan bertindak agar organisasi yang dikendalikan dan dibesarkan dengan curahan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen yang berada dalam organisasi dapat terus bergerak sesuai arahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh kebijakan organisasi Dharmayukti Karini. “Konektivitas teknologi transportasi, telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Tema yang diangkat dalam hari jadi Dharmayukti Karini ini merupakan tema yang menunjukkan kuatnya komitmen untuk melakukan modernisasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program kerja Dharmayukti Karini ”, tambah Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara ini dihadiri juga Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H yang hadir secara fisik serta dihadiri secara virtual oleh para pejabat eselon I MA, pengurus Dharmayukti Karini pusat dan cabang seluruh Indonesia beserta anggota, dan para satuan kerja Dharmayukti Karini.
Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MA) menyerahkan bantuan dana beasiswa kepada 418 orang, Kamis (24/9/2020) bertempat di Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Koordinator Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa, Dr. Istianah Salman Luthan dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan dana beasiswa ini merupakan program unggulan Dharmayukti Karini MA. “Di pandemi ini, Dharmayukti Karini MA tetap berkomitmen membantu biaya pendidikan keluarga besar Mahkamah Agung yang benar-benar memerlukan. Tahun ini jumlahnya naik disbanding tahun sebelumnya”, ujar Dr Istianah Salman Luthan.
Jumlah penerima beasiswa tahun ini berdasarkan jenjang pendidikan meliputi jentang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 220 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 83 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 67 orang dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 48 orang.
Sedangkan berdasarkan satuan kerja, Kesekretariatan 76 orang, Panitera 19 orang, Badilum 31 orang, Peradilan 10 orang, Security 48 orang, Cleaning service 60 orang. Dan tentunya teknik penyerahan beasiswa ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bisa diserahkan langsung ke penerima, namun di tahun ini lewat satuan koordinator guna mengurangi penyebaran Covid-19.
Lebih lanjut, Plt Ketua Dharmayukti Karini, Anggarwati Sunarto mengatakan, hari ini karena adanya wabah sehingga tema yang diusung ialah melalui Dana Bantuan Beasiswa (DBBS) Dahramayukti Karini mendukung belajar jarak jauh dengan teknologi digital. Harapannya dengan adanya penyerahan beasiswa ini bisa membantu para penerima beasiswa sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Sumber dana beasiswa ini ialah dari para pimpinan, para hakim, pejabar eselon I dan II, sekretaris MA, panitera serta para donator.
Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) kembali mendapatkan dua penghargaan BMN Awards pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020. Kedua penghargaan tersebut yaitu pengelolaan BMN terbaik pertama untuk kategori continuous improvement dalam pengelolaan BMN dan peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN. Penghargaan ini diselenggarakan secara virtual, Selasa (22/9/2020).
Melalui keterangan tertulis, Menteri Keuangan Republik Indoneia (RI) Sri Mulyani mengatakan, bahwa ia sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu opini wajar tanpa pengecualian. “Saya berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah”, tambah Sri Mulyani dalam sambutan.
BMN Awards ini diperoleh MA dalam Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continous Improvement) melalui aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI). Biro Perlengkapan BUA telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi. Penghargaan lainnya yang diperoleh MA ialah Kategori Kualitas Pelaporan BMN dengan kualitas pelaporan terbaik dan mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan.
Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Aco Nur, S.H., M.H menyambut baik pencapaian atas penghargaan yang telah diraih BUA Mahkamah Agung. Lebih lanjut Dr. Aco Nur menyampaikan, ada empat aspek yang dituju yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik serta tertib pengelolaan, sehingga inovasi SIPERMARI ini dalam rangka membantu pemerintah untuk menata usaha BMN dengan baik.
Kepala Biro Perlengkapan BUA MA, Rosfiana juga menambahkan, dengan diraihnya penghargaan ini BUA sangat bersyukur dan terus akan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi. BMN Awards ini merupakan acara tahunan dari Kementerian Keuangan dalam penilaian kinerja kementerian atau lembaga. Lima kategori dalam BMN Awards 2020 ini ialah kategori utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN berupa tanah, peningkatan tata kelola berkelanjutan dan kerja sama tata kelola antar kementerian atau lembaga
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membuka acara rapat koordinasi persiapan menghadapi perkara gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, Kamis (17/9/2020) di Command Center MA.
Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H dan dihadiri para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Panitera MA, Panitera Muda Tata Usaha Negara, Dirjen Badilmiltun MA yang hadir secara fisik, serta para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara (Medan, Makassar, Jakarta dan Surabaya) yang hadir secara virtual.
Plt. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam sambutannya mengingatkan bahwasanya perlu segera melakukan persiapan-persiapan dalam menyongsong adanya Pilkada, pemilihan Bupati, Gubernur, Wali Kota serta para wakilnya yang terkadang memunculkan sengketa. Walaupun ini bukan hal baru yang dilakukan, jangan anggap sebagai rutinitas karena ini ada nuansa politiknya bukan seperti perkara sehari-hari. Terkadang bisa mengganggu citra badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dr. Sunarto. S.H., M.H juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang utama dan tentunya agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menggelar seminar secara virtual bertajuk “Seminar Budaya Kerja dan Implementasi Tata Nilai Mahkamah Agung (MA)”, di Command Center MA, Jumat (28/8/2020). Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dalam pembukaan seminar mengatakan tujuan diadakannya seminar ini ialah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sehingga dapat memberikan pelayanan hukum dan peradilan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel dan profesional kepada masyarakat pencari keadilan.
“Dalam upaya mendukung pelaksanaan Reformasi tersebut, diperlukan budaya kerja berupa sikap dan perilaku individu-individu yang didasari atas nilai-nilai organisasi yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya”, tambah Sekretaris MA.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H membuka acara seminar ini dengan mengutip kalimat Ketua Mahkamah Agung New Jersey Arthur T. Vanderbilt, “the best organization of the courts will be ineffective, if the judges who man it are lacking the necessary qualifications” organisasi pengadilan yang baik tidak akan efektif jika hakim yang mengelolanya kurang memiliki kualifikasi yang diperlukan.
“Visi MA tahun 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Salah satu cirinya yaitu dengan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna peradilan”, ucap Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Lebih lanjut ia menambahkan, salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set). Dalam Perpres No.81 Tahun 2010 terdapat delapan area perubahan yang menjadi tujuan tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (mind set).
Seminar ini menghadirkan Dr. Ary Ginanjar Agustian, founder ESQ Group sebagai pembicara dan dihadiri para Pejabat Eselon I MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, Pejabat Eselon II MA, para Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia baik yang mengikuti secara fisik maupun melalui zoom meeting. Acara ini juga disaksikan melalui live streaming youtube Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 MA menyelenggarakan Dialog Internasional: Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascakrisis di Command Center MA, Kamis (27/8/2020). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Australia.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H, sekaligus ketua panitia pelaksana menyampaikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai negara menghadapi resesi, oleh sebab itu Mahkamah Agung telah membuat kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk menyelesaikan perkara persidangan di tengah pandemi ini.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan, lembaga peradilan harus bekerja bahu-membahu dengan semua elemen lembaga negara lain agar pertumbuhan ekonomi tetap berputar dan agenda-agenda untuk kesejahteraan tetap dapat dijalankan. “Selama pandemi Covid-19, Pemerintah telah berusaha menyeimbangkan penanganan pandemi bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi dengan menerbitkan sejumlah peraturan seperti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Covid-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang”, ucap Ketua MA.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D mengatakan, seluruh dunia sedang menghadapi ketidakpastian dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah menghadapi Covid-19 dan dampaknya, pemerintah telah melakukan pemulihan-pemlihan ekonomi seperti bidang kesehatan, bantuan sosial dan langkah-langkah langsung lainnya di bidang usaha kecil menengah. Saat krisis ekonomi terjadi, kepastian hukum sangat penting untuk merespon dampak ke depan agar bisa diatasi lebih tepat.
Dialog internasional ini juga diikuti oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Mahkamah Agung Singapura, Federal Court of Australia, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan MA, Wakil Ketua KPK, Wakil Ketua Kejaksaan Agung, serta para guru besar dari berbagai disiplin ilmu.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H menyampaikan keynote speech dalam rangka seminar nasional ekonomi syariah yang digelar secara daring dengan tema “Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia”, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.
Seminar virtual ini merupakan serangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) MA yang ke-75 yang terselenggara dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam acara ini hadir sebagai narasumber Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2012-2020, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, Ketua Kamar Agama MA, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M, Ditjen Badilag, Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.H.,M.Ag, Deputi Direktur Grup Riset Otoritas Jasa Keuangan, Dr. H. Setiawan Budi, Lc., M.M, serta Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin yang sekaligus membuka acara.
“Diselenggarakannya acara ini guna meningkatkan pembenahan ekonomi syariah di Indonesia. Dilihat dari indikatornya, ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya lebih dari 45 institusi bank syariah serta 4500-5500 baitul mal watamwil. Pemerintah juga terus mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia dan berharap membawa dampak yang lebih baik untuk ekonomi syariah di Indonesia” tutur K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua DSN MUI.
Dalam paparan keynote speech, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan, terselenggaranya seminar ini menunjukkan bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung terus berjalan meski di tengah suasana pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Sebagai negara yang menganut dual economic system, yaitu sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi syariah mengingat kontribusinya yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa langkah strategis dengan mengacu pada visi misi Indonesia 2045 terkait target Pemerintah mengenai peningkatan predikat EoDB, di mana pada akhir 2025 pemerintah berharap agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik ke peringkat 35, dan selanjutnya pada tahun 2035 naik ke pringkat 20 dan akhirnya pada tahun 2045 mencapai peringkat 10 besar”, papar Dr.H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (19/8/2020) di halaman depan Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, No. 9-13, Jakarta.
Di tengah pandemi Covid-19, peringatan HUT ini digelar berbeda dengan tahun sebelumnya. Peringatan digelar secara terbatas dan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan, hari jadi Mahkamah Agung ke-75 ini justru harus kita jadikan momentum keberlanjutan dan optimalisasi program modernisasi peradilan yang telah dicanangkan sejak tahun 2018. “Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung merespon pandemi ini dengan berpijak pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya”, ucap Dr.H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
Mahkamah Agung harus memastikan bahwa kesehatan dan keamanan seluruh hakim dan aparatur peradilan serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan tetap terjaga dan terjamin. Momentum ini menjadi waktu yang tepat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk diabdikan bagi penyelengara peradilan. Fondasi yang telah diletakkan oleh MA pada 2018 melalui administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-Court), dilanjutkan dengan lompatan berikutnya pada 2019 dengan persidangan elektronik (e-Litigation) memberikan manfaat bagi lembaga peradilan dalam menghadapi masa krisis, tutur M. Syarifuddin. Dalam peringatan yang ke-75 ini, Mahkamah Agung juga terus mengoptimalisasi layanan dibuktikan dengan adanya launching versi terbaru direktori putusan serta pada hari jadi ini Mahkamah Agung memberikan ‘Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020’. Sebuah apresiasi MA atas layanan e-Court dan Gugatan Sederhana oleh pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dan situs Hukum Online telah mengadakan penilaian terhadap kualitas layanan peradilan pada dua kategori tersebut dan hasil penilaian oleh tim yang telah dibentuk akan secara resmi diumumkan pada hari ini.
Diakhir sambutanya, Ketua Mahkamah Agung mengajak semua warga peradilan untuk secara bersamasama dengan semua elemen masyarakat Indonesia mewujudkan Indonesia Maju dengan berkontribusi secara maksimal melalui peran yang kita emban di lembaga peradilan. Modernisasi yang kita lakukan pada lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah Negara Hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini.
Ketua Mahkamah Agung RI. DR. Muhammad Syarifuddin, SH., MH menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Mederka yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Di dampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Sejumlah Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Menteri juga hadir secara langsung dalam upacara peringatan tersebut diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Menteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.
Pada saat yang sama Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, DR. H. Sunarto, SH., MH bersama para Ketua Kamar dan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan menggunakan pakaian adat daerah, pada Senin 17 Agustus 2020, Upacara HUT Kemerdekaan RI tahun ini dilakukan secara virtual, berlangsung penuh hikmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan bertempat di ruang Command Center Mahkamah Agung.