Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, SH., MH pada 5 November 2020 menghadiri Rapat Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) ke 8 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. KMA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Perdata, IGA Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Ibrahim SH., MH., LLM dan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., MHum dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung, bertempat diCommand Center Mahkamah Agung.

CACJ sendiri merupakan organisasi para ketua Mahkamah Agung negara ASEAN yang didirikan pertama kali pada tahun 2013 di Singapura sebagai ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) Sejak tahun 2016 secara efektif mengganti nama menjadi CACJ dan memperoleh status entitas terafiliasi ASEAN sejak 2017. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi ASEAN, yang terbagi pada 5 kategori, yaitu peradilan dan parlemen (2 entitas), organisasi bisnis (54 entitas), Kelompok Pemikir dan Akademis (2 entitas), Masyarakat Sipil terakreditasi (54 entitas), dan pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa mengajak semua peradilan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama, guna merespon pandemi melalui identifikasi cara kerja baru yang lebih aman di masa yang akan datang, karena menurut KMA, makin terkoneksi ekonomi regional, maka makin besar juga tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan. Sebagaimana diketahui, agenda kerja CACJ dibagi menjadi beberapa Kelompok kerja sebagai berikut : Fasilitasi Proses Pemanggilan Perkara Perdata di ASEAN, Manajemen Perkara dan Teknologi Pengadilan, Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Sengketa Lintas Batas yang Melibatkan Anak, Pertamuan ASEAN+.

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata IGA Sumanatha dalam pidatonya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training mengusulkan agar perlu diadakan suatu dialog antar peradilan se-ASEAN guna membahas dan membagi pengalaman masing-masing peradilan dalam melaksanakan pelatihan hakim di era pandemi, tantangan, dan solusinya, guna merespon kebutuhan di lapangan. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan awal tahun 2021.

Usulan itu didasarkan survei yang dilakukan Mahkamah Agung yang bersama Philipina dipercaya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training kepada negara-negara ASEAN tentang kebutuhan pelatihan kehakiman yang mereka hadiri. Secara umum negara-negara ASEAN berpendapat bahwa kebutuhan pelatihan yang mereka butuhkan dari ASEAN meliputi :

• Pelatihan di bidang hukum Bisnis dan komersial termasuk Hak Kekayaan Intelektual;
• Pelatihan di bidang Hukum Pidana Lintas Batas termasuk Perdagangan Orang, Menilai Kredibilitas Saksi, dan Keterlibatan Efektif Tergugat secara Fisik;
• Pelatihan di bidang Hukum Acara Perdata termasuk Penulisan Putusan, Pembuatan Perjanjian dan Putusan verbal;
• Pelatihan di bidang hukum lingkungan;
• Pelatihan di bidang kepemimpinan dan manajemen termasuk Komunikasi Ruang Sidang dan Manajemen Kasus;
• Pelatihan di bidang hukum dan teknologi termasuk pelatihan tindak pidana cyber (cybercrime) dan bukti digital;
• Dan topik lainnya seperti penerapan kerangka hukum ASEAN dan Program Induksi Pejabat baru Peradilan.

CACJ ditutup dengan adopsi Hanoi Statement 2021 yang menggariskan kerangka kerja bagi Kelompok Kerja pada CACJ untuk waktu satu tahun ke depan. Salah satu keputusan penting yang disepakati tahun ini adalah bahwa pada tahun 2021 yang akan datang Mahkamah Agung RI akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 9 yang juga akan dilaksanakan secara online. Selanjutnya disepakati juga bahwa Malaysia akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 10 pada tahun 2022, dan Myanmar sebagai tuan rumah pertemuan CACJ ke 11 pada tahun 2023.

Mahkamah Agung hari ini (15/10/2020) secara serentak menyelenggarakan seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV tahun 2020, yang di ikuti oleh 299 peserta yang terdiri dari peserta tingkat banding sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dan peserta tingkat pertama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang, tersebar di 28 wilayah ibu kota provinsi.

Berbeda dalam tahun – tahun sebelumnya, untuk ujian tertulis kali ini seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV, para peserta wajib mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Ujian seleksi tertulis Calon Hakim ad Hoc Tipikor ini meliputi : Essai (sesi pertama) dimulai pukul 08.30 – 10.30 waktu setempat, dan Membuat putusan (sesi kedua) dimulai pukul 11.00 – 17.00 waktu setempat.

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengunjungi Tim Development Mahkamah Agung yang saat ini sedang menyelesaikan Pengembangan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) Mahkamah Agung RI, pada hari Senin (12/10/2020), bertempat di Yogyakarta.

Tim Development bekerja sejak tanggal 21 September 2020 sampai 17 Oktober 2020 tutur Ahmad Jauhar selaku Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada Tim Development Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dalam mendukung mordernisasi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada Tim Development agar senantiasa menjaga Kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan ditengah pandemi Covid -19.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar dan Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama serta Kepala Badan Diklat KUmdil Mahkamah Agung mengikuti diskusi publik “Peran Pengadilan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Ham” secara vitual, pada hari Senin (12/10/2020), bertempat dihotel Ambarukmo, Yogyakarta. Dalam Sambutannya KMA mengatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum telah menjamin Hak Asasi Manusia dengan mengaturnya secara khusus pada suatu Bab tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi lebih lanjut dari hukum dasar tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan Konstitusi terhadap HAM serta berbagai peraturan turunannya tersebut memberikan tugas kepada Negara beserta semua organ-organ kekuasaan Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut M. Syarifuddin menuturkan, tugas inilah yang juga diemban oleh Lembaga peradilan melalui aparaturnya khususnya Para Hakim untuk mengimplementasikan tugas Negara sebagai pemegang kewajiban (Duties Bearer) dalam Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas ini, para hakim harus mencamkan bahwa Hak-hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berasal dari nilai-nilai ideal atau fundamental dalam pembukaan UUD 1945 sebagai falsafah negara yaitu Pancasila. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan kepada para hakim bahwa dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang bersinggungan dengan isu-isu Hak Asasi Manusia haruslah senantiasa kembali pada Hakekat HAM yang termuat dalam meta-nilai Pancasila tersebut. Kewajiban untuk kembali ke hakekat HAM berdasarkan falsafah Pancasila ini senafas pula dengan sumpah yang diangkat oleh Hakim untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Instrumen-instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan standar yang harus dicapai oleh negara-negara yang meratifikasi dan menciptakan kewajiban untuk memberikan hasil atas ratifikasi dimaksud. Cara untuk mencapai hasil tersebut tidaklah diatur oleh berbagai instrumen itu terkecuali disebut secara khusus oleh instrumen dimaksud yang menghendaki Negara peserta untuk mengambil langkah tertentu seperti langkah legislasi, olehnya kepada setiap negara beserta organnya diberikan diskresi untuk mengimplementasikan konvensi-konvensi HAM internasional tersebut dalam lingkup domestik, ungkap Mantan Ketua Pengadilan Bandung. Namun para Hakim perlu pula mencatat bahwa dalam beberapa instrumen telah dimandatkan badan-badan khusus yang mengawasi pelaksanaan intrumen HAM yang diratifikasi oleh suatu Negara. Badan ini juga yang memegang mandat untuk memberikan interpretasi sebagai panduan bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi-konvensi internasional HAM dalam implementasi norma-norma tersebut secara domestik, tutur Mantan Kepala Badan Pengawasan.

Di akhir sambutannya, KMA mengemukakan diskusi publik dan pelatihan HAM bagi hakim di lingkungan peradilan umum ini merupakan elemen penting yang membekali para hakim dengan pengetahuan terkait peran penting Lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab HAM. Saya yakin akan banyak diskursus dan kajian kritis dalam kegiatan ini yang tentunya akan memperkaya khazanah pengetahuan para hakim Ketika menghadapi kasus-kasus konkrit yang membutuhkan pendekatan HAM. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran sekaligus proses dialog antar Lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dengan publik. Saya berharap dialog yang terbangun dalam kegiatan ini merupakan dialog dalam kerangka saling menghormati dan saling menghargai.

Acara diskusi publik ini merupaka kerjasama antara Duta Besar Kerajaan Norwegia di Indonesia dan LeIP, (Humas)

Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial sejak masa pandemik covid 19. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pembinaan secara virtual Kali ini diselenggarakan untuk para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris pada pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dipusatkan di Kota Yogyakarta (12-13/10/2020).

Dalam sambutanya KMA mengutarakan bahwa sebagai bentuk respon tanggap cepat menghadapi pandemi ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 dan Baru-baru ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik khusus untuk perkara pidana, pidana militer dan jinayat. Saat ini juga dikaji penerapan e-litigasi untuk peradilan tingkat banding, serta sedang dikaji pula pengembangan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Saya berharap rangkaian penyesuaian dan terobosan dalam hukum acara tersebut tidak hanya kita posisikan sebagai respon reaktif sesaat terhadap situasi pandemi.

Dalam Kesempatan ini pula M.Syarifuddin menekankan bahwa pemeriksaan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2020, sementara jadwal pemungutan suara dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Saya berharap sengketa pemilihan dapat diselesaikan satu bulan sebelum hari pemungutan suara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tetap memperhatikan norma yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk Hakim-Hakim peradilan umum dan Hakim-Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pemilihan. Tenggang waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah bersifat mengikat sehingga harus ditaati.

Lebih lanjut KMA mengungkapkan berkaitan dengan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut, saya ingatkan pula kepada seluruh Pimpinan, Hakim dan aparatur peradilan untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang telah melarang dilakukannya pungutan dan pembebanan bagi acara pelantikan maupun kegiatan dinas lainnya. Termasuk pula seluruh biaya kegiatan pembinaan ini yang sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Mahkamah Agung. Point terakhir dalam pembinaan ini, KMA menyampaikan sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Presiden tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, yang diiringi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Sebelum menutup sambutan ini, KMA ingin mengingatkan kembali seluruh warga peradilan untuk menaati protokol kesehatan dengan secara disiplin menerapkan 3 M yaitu: Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak, serta menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Disiplin dalam menaati protokol kesehatan akan melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya berpesan untuk tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT. agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H. melantik Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan, Senin (28/9/2020) di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta.

Pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik ialah, Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. H.R.M. Zaini, S.H., M.H.I., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Drs. H.A. Muzakki, M.H.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H., menyampaikan harapannya kepada keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Ketua MA juga menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing), dan mencuci tangan. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dihadiri juga oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Plt Sekretaris MA, para pejabat Eselon 1, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini.

Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MA) memperingati ulang tahun ke XVIII, bertempat di Balairung MA, Jumat (25/9/2020). Acara ini dirayakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Dharmayukti Karini merayakan ulang tahun secara virtual, sedangkan undangan yang hadir secara fisik terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19, acara ini digelar sederhana.

Mengangkat tema Dengan Semangat HUT Dharmayukti Karini XVIII Kita Wujudkan Pelaksanaan Program Kerja Melalui Media Elektronik, Norida Andi Samsan Nganro, S.E, selaku Ketua Panitia HUT menyampaikan, peringatan HUT Dharmayukti Karini ini merupakan program yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan.

“Rangkaian acara HUT ini diantaranya ada penyerahan bantuan dana beasiswa yang telah diselenggarakan pada 24 September 2020 dan ada penyerahan tali kasih. Sebanyak 418 orang mendapat beasiswa meliputi SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi”, ucap Ketua Panitia. Lebih lanjut Ketua Umum Dharmayukti Karini, Budi Utami Syarifuddin menghimbau kepada seluruh anggota Dharmayukti Karini tidak patah semangat dalam melaksanakan program kerja dengan memanfaatkan media elektronik. Melanjutkan program kerja yang sudah memasuki tahun kedua meliputi bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H yang sekaligus pelindung Dharmayukti Karini MA mengatakan bahwa usia 18 tahun, usia yang bagi seorang manusia merupakan usia remaja, dipenuhi kompleksitas permasalahan menuju kedewasaan. Pada usia ini dibutuhkan kematangan dari seluruh pengurus dalam berpikir dan bertindak agar organisasi yang dikendalikan dan dibesarkan dengan curahan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen yang berada dalam organisasi dapat terus bergerak sesuai arahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh kebijakan organisasi Dharmayukti Karini. “Konektivitas teknologi transportasi, telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Tema yang diangkat dalam hari jadi Dharmayukti Karini ini merupakan tema yang menunjukkan kuatnya komitmen untuk melakukan modernisasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program kerja Dharmayukti Karini ”, tambah Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Acara ini dihadiri juga Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H yang hadir secara fisik serta dihadiri secara virtual oleh para pejabat eselon I MA, pengurus Dharmayukti Karini pusat dan cabang seluruh Indonesia beserta anggota, dan para satuan kerja Dharmayukti Karini.

Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MA) menyerahkan bantuan dana beasiswa kepada 418 orang, Kamis (24/9/2020) bertempat di Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Koordinator Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa, Dr. Istianah Salman Luthan dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan dana beasiswa ini merupakan program unggulan Dharmayukti Karini MA. “Di pandemi ini, Dharmayukti Karini MA tetap berkomitmen membantu biaya pendidikan keluarga besar Mahkamah Agung yang benar-benar memerlukan. Tahun ini jumlahnya naik disbanding tahun sebelumnya”, ujar Dr Istianah Salman Luthan.

Jumlah penerima beasiswa tahun ini berdasarkan jenjang pendidikan meliputi jentang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 220 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 83 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 67 orang dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 48 orang.

Sedangkan berdasarkan satuan kerja, Kesekretariatan 76 orang, Panitera 19 orang, Badilum 31 orang, Peradilan 10 orang, Security 48 orang, Cleaning service 60 orang. Dan tentunya teknik penyerahan beasiswa ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bisa diserahkan langsung ke penerima, namun di tahun ini lewat satuan koordinator guna mengurangi penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, Plt Ketua Dharmayukti Karini, Anggarwati Sunarto mengatakan, hari ini karena adanya wabah sehingga tema yang diusung ialah melalui Dana Bantuan Beasiswa (DBBS) Dahramayukti Karini mendukung belajar jarak jauh dengan teknologi digital. Harapannya dengan adanya penyerahan beasiswa ini bisa membantu para penerima beasiswa sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Sumber dana beasiswa ini ialah dari para pimpinan, para hakim, pejabar eselon I dan II, sekretaris MA, panitera serta para donator.

Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) kembali mendapatkan dua penghargaan BMN Awards pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020. Kedua penghargaan tersebut yaitu pengelolaan BMN terbaik pertama untuk kategori continuous improvement dalam pengelolaan BMN dan peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN. Penghargaan ini diselenggarakan secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Melalui keterangan tertulis, Menteri Keuangan Republik Indoneia (RI) Sri Mulyani mengatakan, bahwa ia sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu opini wajar tanpa pengecualian. “Saya berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah”, tambah Sri Mulyani dalam sambutan.

BMN Awards ini diperoleh MA dalam Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continous Improvement) melalui aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI). Biro Perlengkapan BUA telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi. Penghargaan lainnya yang diperoleh MA ialah Kategori Kualitas Pelaporan BMN dengan kualitas pelaporan terbaik dan mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan.

Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Aco Nur, S.H., M.H menyambut baik pencapaian atas penghargaan yang telah diraih BUA Mahkamah Agung. Lebih lanjut Dr. Aco Nur menyampaikan, ada empat aspek yang dituju yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik serta tertib pengelolaan, sehingga inovasi SIPERMARI ini dalam rangka membantu pemerintah untuk menata usaha BMN dengan baik.

Kepala Biro Perlengkapan BUA MA, Rosfiana juga menambahkan, dengan diraihnya penghargaan ini BUA sangat bersyukur dan terus akan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi. BMN Awards ini merupakan acara tahunan dari Kementerian Keuangan dalam penilaian kinerja kementerian atau lembaga. Lima kategori dalam BMN Awards 2020 ini ialah kategori utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN berupa tanah, peningkatan tata kelola berkelanjutan dan kerja sama tata kelola antar kementerian atau lembaga

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membuka acara rapat koordinasi persiapan menghadapi perkara gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, Kamis (17/9/2020) di Command Center MA.

Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H dan dihadiri para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Panitera MA, Panitera Muda Tata Usaha Negara, Dirjen Badilmiltun MA yang hadir secara fisik, serta para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara (Medan, Makassar, Jakarta dan Surabaya) yang hadir secara virtual.

Plt. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam sambutannya mengingatkan bahwasanya perlu segera melakukan persiapan-persiapan dalam menyongsong adanya Pilkada, pemilihan Bupati, Gubernur, Wali Kota serta para wakilnya yang terkadang memunculkan sengketa. Walaupun ini bukan hal baru yang dilakukan, jangan anggap sebagai rutinitas karena ini ada nuansa politiknya bukan seperti perkara sehari-hari. Terkadang bisa mengganggu citra badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dr. Sunarto. S.H., M.H juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang utama dan tentunya agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.