Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Senin, 7 Juli 2025 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah. Dengan pengukuhan ini, gelar lengkapnya menjadi Prof. (HC-Unissula) Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., hadir secara langsung dan memberikan sambutan dalam acara yang digelar di Auditorium UNISSULA tersebut.
Dalam pidatonya, Ketua MA menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas penganugerahan gelar kehormatan kepada Prof. Yodi, yang dinilainya sebagai salah satu putra terbaik Mahkamah Agung. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Unissula atas penghargaan yang diberikan, yang dipandang sebagai bentuk nyata integrasi antara kalangan teoritis dan praktisi di dunia hukum. Ketua MA menyebut bahwa penganugerahan gelar ini merupakan upaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (bridging the gap between theory and practice), karena keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Menurutnya, Prof. Yodi sangat layak menerima gelar tersebut karena memiliki latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman panjang sebagai hakim, termasuk sebagai Hakim Agung di Kamar Tata Usaha Negara.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Pembina Yayasan Unissula, Ketua Umum Yayasan Unissula, Rektor Unissula, para Ketua Kamar di lingkungan Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, civitas akademika Unissula, serta tamu undangan lainnya.
Sumber Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H melantik dan mengambil sumpah jabatan 4 (Empat) Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA), pada hari Rabu, 2 Juli 2025, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menginggatkan sumpah yang saudara ucapkan, tersimpan amanah, untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik adalah fondasi moral dari setiap lembaga hukum. Ketika kepercayaan publik melemah, maka pudarlah wibawa dan marwah institusi yang kita banggakan ini. Maka dari itu, tugas Saudara selaku pimpinan peradilan tingkat banding, sebagai voorpost Mahkamah Agung, tidak hanya melakukan pembinaan secara teknis, tetapi juga menjaga kehormatan lembaga peradilan melalui sikap, keteladanan, dan integritas pribadi.
Adapun Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik yaitu:
- Dr. Ahmad Fathoni, S.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
- Drs. H. Pandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali;
- Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;
Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, serta para undangan
Sumber Mahkamah Agung
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Denpasar, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memberikan kuliah umum di Universitas Udayana pada Senin, 30 Juni 2025. Dalam kuliah umum bertajuk “Membangun Integritas dan Tantangan Etika Profesi Hukum di Era Society 5.0”, Guru Besar Universitas Airlangga ini menyoroti pentingnya etika dan integritas di tengah kemajuan teknologi dalam dunia hukum. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr. Sobandi, S.H., M.H., Wakil Rektor III Universitas Udayana, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, para Hakim Tinggi dan Hakim Pertama wilayah Denpasar, serta civitas akademika lainnya.
Menurut Ketua MA, di tengah berbagai perubahan tersebut, integritas tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Mahkamah Agung, kata Sunarto, telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk penguatan pengawasan, rekrutmen berbasis merit, serta penerapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran etika.
Terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI), Sunarto menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi AI, salah satunya melalui aplikasi Smart Majelis. Aplikasi ini menggunakan AI untuk membantu pemilihan majelis hakim secara otomatis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, pengalaman, dan keahlian hakim. Namun demikian, Sunarto menegaskan bahwa profesi hakim tidak bisa digantikan oleh AI. Menutup kuliahnya, Sunarto mengajak mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Ia menekankan bahwa profesi hukum bukan hanya menuntut keahlian, tetapi juga komitmen terhadap keadilan sosial dan etika profesional.
Sumber Mahkamah Agung
Mengabdikan diri sebagai seorang hakim bukanlah perkara yang mudah. Suatu jabatan yang sarat akan ujian dan godaan. Peluang untuk menyimpang terbuka luas, ujian integritas datang dalam berbagai bentuk, baik secara halus maupun terang-terangan. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam sambutan wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Bali Drs. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M, pada hari Senin, 30 Juni 2025, bertempat digedung Pengadilan Tinggi Bali.
Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan Drs. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M., selain aktif sebagai seorang hakim, ternyata juga konsen di dunia pendidikan. Beliau bersama rekan-rekannya telah mendirikan Pesantren Bali Bina Insani yang, sebuah lembaga pendidikan inklusif yang berlokasi di Tabanan. Meski namanya Pesantren, tapi lembaga pendidikan ini mencerminkan kamajemukan dan toleransi yang luhur, di mana 40% pengajar di pesantren tersebut adalah guru yang beragama Hindu, sehingga pesantren ini kemudian mendapat prediket sebagai “Tolerance Boarding School” dari Kementerian Luar Negeri dan telah dikunjungi oleh delegasi 96 negara di dunia.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung, Gubenur Bali dan segenap unsur Forkompinda provinsi Bali, Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi serta aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Bali, para Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim serta segenap aparatur peradilan di di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta Pengurus, dan Dharmayukti Karini Daerah serta Cabang beserta Pengurus dan para undangan lainnya.
Sumber Mahkamah Agung
Banda Aceh, 26/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh melaksanakan kegiatan Sosialisasi Restorative Justice, Penanganan Gratifikasi dan Eksekusi serta Penyerahan Penghargaan bagi Satuan Kerja atas Pencapaian Evaluasi AKIP Terbaik Tahun Anggaran 2024 di lingkungan peradilan umum wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kegiatan ini digelar pada hari Kamis, 26 Juni 2025 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta staf dan PPNPN Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Selain itu, pada momen yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja yang berhasil meraih capaian terbaik dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi bagi satuan kerja agar terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh semakin siap mengimplementasikan prinsip restorative justice secara konsisten serta terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan menuju peradilan modern yang berintegritas.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. secara resmi melepas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H., yang telah memasuki masa purnabakti. Acara pelepasan ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025 bertempat di aula Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Hadir pada acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta Pengurus.
Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan, sangat tidak mudah, ketika jabatan memberi Saudara peluang untuk menyimpang, tapi Saudara tetap teguh, menjadikan hati nurani sebagai kompas moral dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Hingga pada akhirnya, Saudara sukses menutup masa pengabdian dengan bersih, dan menikmati masa purnabakti penuh kedamaian.
Ketua MA atas nama pribadi dan pimpinan juga menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang telah di tunjukkan Oyo Sunaryo selama ini. Ia menegaskan, tanpa catatan hitam, Saudara H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H., telah menutup pengabdiannya dengan husnul khatimah. Dan kini, tiba saatnya untuk meneruskan estafet kepemimpinan kepada generasi berikutnya.
Sumber Mahkamah Agung
Banda Aceh, 25/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Advokat Asosiasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) di wilayah hukumnya, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 25 Juni 2025. Sebanyak 19 orang advokat resmi diambil sumpahnya oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh H. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dalam sidang terbuka untuk umum. Prosesi pengambilan sumpah ini merupakan syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa setiap advokat wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya.
Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran hakim tinggi, hakim ad hoc, pejabat kepaniteraan kesekretariatan, perwakilan dari PPKHI, serta keluarga dan kerabat para advokat yang disumpah. Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah dan foto bersama.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. memandu sumpah jabatan Dr. Mohammad Wangsit Supriyadi, S.E., S.H., M.A.B sebagai Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, pada Selasa, 24 Juni 2025 bertempat di lantai 13 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengucapan sumpah jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/P/Tahun 2025, tanggal 3 Juni 2025.
Dalam sumpahnya Mohammad Wangsit Supriyadi untuk menjadi Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian. Mohammad Wangsit Supriyadi bersumpah dengan sungguh sungguh akan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sumber Mahkamah Agung
Banda Aceh, 13/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan acara Pengantar Alih Tugas dan Purnabakti sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian para aparatur peradilan yang telah memberikan kontribusi besar selama bertugas di lingkungan peradilan wilayah Aceh pada Hari Jum’at tanggal 13 Juni 2025. Acara yang berlangsung khidmat ini digelar di aula utama Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh beserta jajaran hakim tinggi, hakim ad hoc pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Dalam kegiatan tersebut, terdapat 4 orang yang dilepas mutasi dan 1 orang purnabakti, yaitu:
- Bapak Abdul Azis, S.H., M.H. yang mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.
- Bapak Ramdhani, S.H. yang mendapat amanah baru sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Jambi.
- Ibu Nofyani, S.T. yang kini mengemban tugas sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Ibu Fauziah, S.E. yang akan bertugas sebagai Penata Layanan Operasional pada Pengadilan Negeri Langsa.
- Bapak Anwar, S.H. yang memasuki masa purnabakti setelah menjabat terakhir sebagai Panitera Pengganti.
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata, sesi foto bersama, serta ramah tamah yang penuh kehangatan. Suasana haru pun menyelimuti momen perpisahan yang sarat akan kenangan dan kebersamaan ini.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Banda Aceh, 2/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan di halaman depan kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dimulai tepat pukul 07.30 WIB. Upacara tahun ini mengusung tema nasional “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, yang menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Nursyam, S.H., M.H., bertindak langsung sebagai pembina upacara. Kegiatan ini diikuti oleh para hakim tinggi, hakim ad hoc, pejabat struktural dan fungsional dari kepaniteraan maupun kesekretariatan, serta seluruh staf Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Seluruh peserta tampak antusias dan mengikuti rangkaian upacara dengan tertib.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
