Kamis (9/6) PT Banda Aceh mengadakan kegiatan Bimtek Kehumasan dan Protokoler. Bimtek yang diikuti oleh 2 orang perwakilan dari setiap PN, termasuk PN Langsa yang mengirimkan Abul Aswad Lubis, S.Kom (Kasubbag PTIP) dan Sri Weni Revianti (PPNPN/Staf Subbag PTIP).
Dalam pelatihan tersebut diadakan lomba Tehnik Penulisan Rilis Berita oleh narasumber Yarmen Dinamika, yang merupakan wartawan senior Serambi Indonesi. Weni panggilan akrab Sri Weni Revianti dengan tulisannya berjudul “”MAN OF IMAGE” MENJADI KARAKTER HUMAS, PT BANDA ACEH TINGKATKAN KOMPETENSI KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI DIBAWAHNYA”, berhasi meraih peringkat III terbaik.
Weni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Washlyah Sumatera Utara Semester VI adalah PPNPN yang baru bergabung di PN Langsa sejak 6 bulan yang lalu. Weni ditugaskan sebagai staf bagian PTIP. Keahlian Weni dalam mendesain gambar di computer dan membuat narasi membuat KPN Langsa menarikanya menjadi bagian dari Tim Humas dan Protokoler PN Langsa berdasarkan Memorandum tanggal 17 Mei 2022.
Keberhasilan Weni di Bimtek Kehumasan dan Protokoler ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Tim Humas dan Protokoler PN Langsa Iman Harrio Putmana, SH, MH. “ Selamat untuk Weni atas keberhasilannya menyabet peringkat III terbaik, ini membanggakan sekaligus membawa harum nama PN Langsa. Di satu sisi Tim Humas dan Protokoler PN Langsa ini baru terbentuk kurang dari 1 bulan atas memorandum yang dikeluarkan KPN Langsa Dini Damayanti, SH, ini suatu gebrakan dari ibu KPN Langsa dengan harapan untuk membangun citra positif PN Langsa serta untuk menciptakan iklim keterbukaan informasi yang handal ditengah kemajuan teknologi saat ini” ucapnya.
“Alhamdulillah harapan itu ditunjang dengan diisinya Tim Humas dan Protokoler PN Langsa dengan SDM – SDM yang berkompeten, sehingga keberhasilan Weni ini juga tidak lepas dari keberhasilan bersama, kedepannya Insya Allah Tim Humas dan Protokoler PN Langsa akan terus bersemangat untuk meningkat lagi” sambungnya. Semangat atas keberhasilan Weni ini masih terlihat dari sorak sorai ucapan selamat di Grup WhatsApp Tim Humas dan Protokoler PN Langsa yang terlihat senang dan bangga. Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas terselenggaranya acara tersebut, semoga kedepannya akan ada lagi kegiatan tersebut mengingat peran penting Kehumasan dan Protokoler di Pengadilan.
Banda Aceh_(09/06) Telah dilangsungkan Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.
“Sehubungan dengan berkembangnya teknologi informasi, pelayanan peradilan dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan cara mempublikasi informasi – informasi layanan yang selama ini dianggap inklusif, maka dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengadilan dapat menyajikan informasi layanan peradilan kepada masyarakat luas”, ucapnya.
Kemudian acara diawali dengan statement “Paradigma Baru Pelayanan Publik”, oleh Bapak Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S. “Berbicara tentang pelayanan, sebaik-baiknya pelayanan adalah yang menimbulkan kepuasan masyarakat, maka pelayanan itu harus easy to use, simple to access, reliable and available. Tentu saja standar pelayanan tersebut terjadi dengan adanya komitmen pimpinan berserta jajarannya”, ungkapnya.
Setelah itu dalam kehumasan dan protokoler tidak terlepas dari yang namanya “press releasse”, dalam membuat sebuah siaran berita, foto menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca, sebagai salah satu jurnalistik Bapak Ilyas Isti menyampaikan “Pengambilan angel dalam memfoto kuncinya adalah sabar menunggu moment, seorang jurnalis foto dituntut peka terhadap beberapa moment, namun harus tetap memperhatikan etika dalam mengambil foto, baik dilapangan ataupun pada saat menerbitkan foto, dikarenakan dalam pers dikenal dengan hak cipta atas foto dan sumber informasi sebuah berita”, tuturnya.
Selain foto yang menjadi daya tarik dalam sebuah siaran pers/ berita, adalah Judul dan content/narasi yang disampaikan.
Wartawan Senior Serambi Indonesi, Bapak Yarmen Dinamika menyampaikan “Dalam hal berita atau pers releasse yang perlu diketahui pada bagian kehumasan dan protokoler adalah rumus dan nilai pemberitaan diera klasifikasi manusia modern saat ini, yaitu menjadi man of idea, man of speech, man of writting, man of action, dan man of image, lalu apa yang cocok menjadi karakter khusus kehumasan dan protokoler? adalah ” Man of image” yang mana dengan sesuai fungsinya yaitu membangun “Citra Sebuah Satker/lembaga”.
Kemudian nilai apa yang perlu ada didalamnya, nila utama dalam berita tersebut ada practical benefit (isinya mudah diterima masyarakat), intellectual benefit (kutipan-kutipan yang dimuat dalam berita dapat diterima dengan mudah dan memberikan padangan baru terhadap suatu kejadian), dengan adanya padangan baru tersebut akan menimbulkan emotional benefit yang dirasakan oleh pembaca, dan yang terakhir adanya spritual benefit (yaitu adanya harapan yang diungkapkan dalam berita sehingga pembaca dapat mengetahui tujuan dari adanya berita tersebut). Dengan adanya nilai-nilai tersebut siaran pers atau berita yang diterbitkan menjadi sangat bermanfaat bagi pembaca dan dengan adanya nilai tersebut dapat dibedakan mana berita yang penting dan menarik atau berita menarik namun tidak penting”, pungkasnya.
Senin, tanggal 6 Juni 2022 bertempat di hotel Millennium, Biro Hukum dan Humas MA selenggarakan sosialisasi sistem e-Berpadu. Sistem ini dibangun oleh Mahkamah Agung untuk mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem tersebut yang telah berjalan, ungkap Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini Aparat Penegak Hukum (APH) lain seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. APH lain pada intinya memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah melakukan inisiasi percepatan implementasi SPPT-TI.
Sistem e-Berpadu merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang diharapkan menjadi media pertukaran dokumen khususnya pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan APH lain. Sistem ini diharapkan mempercepat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sistem e-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan sistem peradilan pidana elektronik (e-Court Pidana), sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini dibangun untuk menyelenggarakan administrasi perkara pidana, perkara jinayat, dan perkara pidana militer secara terpadu berbasis elektronik, ungkap Dr. Sobandi.
e-Berpadu Versi 1 memberikan sejumlah layanan administrasi perkara pidana secara elektronik meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, permohonan izin pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversi.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh 65 orang peserta dari berbagai unsur, dari internal Biro Hukum dan Humas MA, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha, dan APH lain. Kepala Biro Hukum dan Humas MA berharap peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, sehingga Mahkamah Agung memperoleh masukan untuk penyempurnaan sistem e-Berpadu ini, pungkas Dr. Sobandi.
Sumber Mahkamah Agung
Banda Aceh 6 Juni 2022. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 22 Juni 2022 dan sekaligus menindaklanjuti surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI, Pengadilan Tinggi Banda Aceh bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Aceh melakukan test urine kepada semua Hakim Tinggi, termasuk Hakim Tinggi Ad Hoc dan semua pegawai lainnya, baik yang berfungsi sebagai panitera maupun penyelenggara administrasi. Total peserta yang ditest urine sebanyak 91 orang. Test tersebut berjalan rileks saja. Tidak tampak ada raut wajah peserta yang tegang karena takut. BNN Aceh mengutus 9 (Sembilan) orang petugas untuk mempermudah proses pelaksanaan test urine tersebut. Lazimnya kami mengirim 10 % petugas dari jumlah peserta yang akan ditest. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan ini. Kami mendukung program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Ini merupakan aksi penting untuk mencegah dan mewaspadai maraknya peredaran narkoba di Aceh dan sekaligus mewujudkan PT Banda Aceh yang bersih dari narkoba (Bersinar). Ujar Armansyah, Ketua Tim BNN Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menegaskan, “Saya berharap semua berperan aktif dalam kegiatan ini. Semua warga PT Banda Aceh harus bersedia untuk di test urine, tanpa kecuali. Ini penting kita lakukan, selain dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba, juga untuk mengetahui ada tidaknya indikasi personal yang mengkonsumsi narkoba di pengadilan ini. “Saya ingin pastikan bahwa tidak boleh ada seorangpun insan peradilan di Aceh yang bermain-main dengan narkoba. Semoga hasilnya semua negative narkoba. Kita harus mendukung program Aceh Bersih dari Narkoba (Bersinar)”. Tegas Dr H. Gusrizal, S.H., M.Hum. Kegiatan test urine ini berlangsung setelah upacara bendera pada hari Senin 6 Juni 2022 di Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh mulai dari jam 8.30 hingga jam 10.00 WIB.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/6/2022). Ini untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksankan di luar Ibu Kota. Dalam amanatnya Presiden Jokowi mengajak serta mengingatkan seluruh generasi muda anak bangsa, untuk mengamalkan dan memperjuangkan Pancasila. “Kita harus betul-betul mengamalkan dan memperjuangkan Pancasila, kita wujudkan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan menjiwai intraksi antar sesama anak bangsa,” minta Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengajak seluruh anak – anak bangsa untuk membumikan Pancasila dan mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila di setiap lini kehidupan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengikuti upacara secara daring dari ruang command center Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hadir dalam ruangan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pemgadilan Tinggi Banda Aceh.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi calon pejabat struktural dan fungsional dijajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh mengambil kebijakan untuk melakukan fit and proper test, Selasa 31 Mei 2022. “Kebijakan ini kita lakukan untuk menghasilkan para pejabat yang kompeten, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Proses uji kelayakan dan kepatutan ini diperlukan guna meningkatkan kinerja pelayanan peradilan di Aceh. “Oleh karena itu, dalam rangka proses pengisian jabatan guna menggantikan para pejabat yang memasuki purnabakti maka seleksi fit and proper test, hemat saya penting dilakukan”. Demikian ungkap H. Gusrizal, KPT Banda Aceh.
Uji kelayakan dan kepatutan ini diikuti oleh 14 orang peserta dari Pengadilan Negri (PN) Banda Aceh, PN Jantho, PN Sigli, PN Lhokseumawe, PN Calang, dan PN Tapaktuan. Semua peserta ini sedang dalam proses promosi kenaikan jabatan. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk seleksi jabatan dilakukan test terkait : 1. Kode Etik Perilaku Hakim oleh Bapak H. Ahmad Shalihin. 2. Kapasitas pengetahuan Teknis oleh Bapak Syamsul Qamar, dan 3. Kemampuan Informasi Teknologi oleh Bapak H. Makaroda Hafat. “Kondisi uji seleksi berlangsung kondusif dan tertib sekalipun dalam suasana hujan lebat dan angin kencang. “Kami sudah bekerja optimal melakukan wawancara sesuai penugasan kepada kami”. Pungkas Syamsul Qamar, Hakim Tinggi PT Banda Aceh yang merupakan salah seorang Anggota Tim Seleksi.
Sumber Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Kamis 2 Juni 2022, Ketua Pengadilan Negeri Langsa Dini Damayanti, S.H. menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan Sat Reserse Narkoba Polres Langsa. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender, serta disaksikan dan dilakukan langsung oleh Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro , Walikota Langsa Usman Abdullah, Dandim 0104 Aceh Timur Letkol Inf Agus Al Fauzi, Kajari Langsa Viva Hari Rustaman, S.H, Kepala BNN Langsa Basri, S.H.,M.H , dan sejumlah pejabat dilingkungan pemerintah setempat.
Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro mengatakan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil tangkapan periode Januari hingga Mei 2022. “Baru saja kita menyaksikan Bersama-sama kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dengan jumlah kurang lebih barang bukti ganja yang dimusnahkan yakni 30.690,74 gram dan sabu 2.333,34 gram, Barang bukti tersebut berasal dari total 49 kasus dan 75 tersangka, Sementara khusus untuk barang bukti ganja, telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).” ungkapnya.
Dalam hal ini Walikota Langsa Usman Abdullah juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat baik kota langsa dan seluruh Indenesia, “Kejahatan dalam hal Narkotika bukan hanya kejahatan individu, namun juga menjadi kejahatan yang mampu membunuh generasi muda Indonesia, tidak hanya merusak kesehatan, masa depan, keluarga, bahkan perekoniam serta kesejahteraan masyarakat sekita, maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat melalui awak media yang hadir, untuk hindari dan basmi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta psikotropika lainnya.” Pungkasnya.
Di Mahkamah Agung baik laki-laki atau perempuan, semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Hal ini berlaku bukan hanya di Mahkamah Agung, namun juga di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Selain itu dalam setiap kesempatan membuat kebijakan, hakim perempuan selalu dilibatkan. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung saat menerima Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Perempuan Ms. Christine Clarke, pada Selasa, 31 Mei 2022 di ruang Conference Centre, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa Mahkamah Agung memiliki visi untuk meningkatkan akses perempuan dan anak di peradilan. Salah satu komitmen tersebut dibuktikan dengan membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Kelompok Kerja ini bertugas menghasilkan berbagai rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang kemudian dibahas dan disetujui dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Prof. Takdir Rahmadi menambahkan bahwa keterwakilan hakim perempuan dalam komposisi keseluruhan hakim di Indonesia maupun struktur pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menujukkan kondisi yang menjanjikan dan masih terbuka peluang untuk ditingkatkan. Sejak berdirinya Mahkamah Agung, tercatat beberapa kali hakim perempuan menjadi hakim agung. Bahkan, salah satu hakim agung perempuan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung di mana jabatan ini merupakan puncak pimpinan tertinggi kedua di Mahkamah Agung. Secara umum, menurut Prof. Takdir, Mahkamah Agung tidak menetapkan preferensi tertentu bahwa hakim di Mahkamah Agung yang akan menduduki jabatan harus berjenis kelamin tertentu. Semua hakim baik perempuan atau laki-laki mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan.
Sementara itu, Cristie Clarke menyampaikan bahwa ia mengapresiasi semua yang telah Mahkamah Agung lakukan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan mengapresiasi kerja sama yang telah berlangsung antara Mahkamah Agung dan Australia. Sebagai informasi bahwa Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia sejak 2004. Kerja sama diperkuat kembali pada 8 Desember 2020 lalu. Fokus kerjasama dalam Nota Kesepahaman tahun 2020 ini disesuaikan untuk mengantisipasi dampak pandemi di pengadilan. Kerja sama dengan Family Court Australia masih difokuskan kepada bagaimana reformasi badan peradilan bisa berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kerja sama ini menunjukkan komitmen serius dari kedua belah pihak dan menguatnya persahabatan peradilan Indonesia dan peradilan Australia.
Sumber Mahkamah Agung
Rabu 1 Juni 2022, Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Langsa mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara serentak dan virtual di Ruang Commad Center Pengadilan Negeri Langsa dengan tema “Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia”.
Upacara dilaksanakan secara terpusat bersama Bapak Presiden RI pukul 08.00 WITA bertempat di Lapangan Pancasila Ende, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pancasila telah menjadi bintang penuntun ketika Indonesia menghadapi tantangan dan ujian. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan tata kelola pemerintahan.
Presiden Jokowi juga mengajak seluruh anak – anak bangsa untuk membumikan Pancasila dan mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila di setiap lini kehidupan. “Saya mengajak untuk seluruh anak-anak bangsa di mana pun berada untuk bersama – sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Presiden Jokowi. Upacara peringatan ini juga dilaksanakan oleh masing – masing instansi pemerintah pusat dan daerah, melalui zoom dan youtube Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
Selasa 31 Mei 2022, Pengadilan Negeri Langsa melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dan training service excellent khusus penyandang disabilitas dengan SLB Negeri Kota Langsa. Seluruh Hakim, Pegawai, Petugas bahkan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Pengadilan Negeri Langsa terlihat sangat antusias dalam mengikuti acara penandatangan perjanjian kerjasama dan training service excellent khusus penyandang disabilitas antara Pengadilan Negeri Langsa dengan SLB Negeri Langsa.
Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 8 nilai utama yang diantaranya “PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM” dan pada saat ini Pengadilan Negeri Langsa merupakan salah satu pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan ramah penyandang disabilitas, dengan begitu salah satu action dalam implementasinya adalah dengan meningkatkan pelayanan budaya prima khusus disabilitas melalui Kerjasama dan Pengadaan Training Service Excellent ini yang tentu difasilitasi oleh Pihak Sekolah Luar Biasa Negeri Langsa (Ibu Fitriani, S.Pd dan Ibu Nurjanah, S.Pd) kepada Seluruh Hakim, Pegawai serta Petugas PTSP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan.” tutur KPN Langsa (Dini Damayanti, S.H)
Kepala sekolah SLB Negeri Kota Langsa ( Ibu Hj. SITI KHOMARIYAH, S.Pd ) juga menyampaikan kesiapan pihak SLB Negeri Kota Langsa untuk membantu Pengadilan Negeri Langsa dalam memberikan pelayan yang prima terhadap penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya. Rangkaian kegiatan penandatangan MOU tersebut berjalan lancar dan ditutup dengan foto bersama.
